• Gubernur Anies Didesak Cabut Sergub

    JAKARTA – Seruan Gubernur ( Sergub ) DKI Jakarta nomor 8 tahun 2021, tentang Pembinaan Kawasan Dilarang Merokok, ditentang banyak pihak.

    Dewan Penasihat Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia ( Hippindo ) Tutum Rahanta menilai Sergub tersebut berlebihan dan mengganggu iklim usaha.

    Apalagi, dengan adanya penindakan dari Satpol PP ke gerai-gerai minimarket dan supermarket.

    “Berdagang di Indonesia itu penuh tantangan, kami selama ini sedikit dibantu tapi banyak diganggu, tapi pemerintah berharap adanya pertumbuhan saat ini karena pandemi. Kami sebagai ritel butuh kepastian usaha,” tutur Tutum.

    Saat ini, industri ritel nasional tengah memikul banyak tekanan sebagai imbas dari pandemi COVID-19. Jangankan bertumbuh, dunia usaha kini masih berjuang untuk bertahan.

    Sergub ini dinilai menambah beban bagi sektor ritel yang masih jauh dari kata pulih.

    Tutum menilai kebijakan ini malah bisa menjadi bumerang buat iklim usaha dan investasi.

    Padahal, saat ini Presiden Joko Widodo sedang berupaya mendongkrak investasi nasional dan mendorong upaya pemulihan ekonomi nasional.

    Menurut Tutum, ketentuan Sergub tersebut juga bertentangan dengan regulasi yang berada di atasnya, yaitu PP 109 tahun 2012.

    “Kami menjual produk legal, dan semua sudah ada aturannya. Produk tembakau ini ada Peraturan Pemerintah ( PP ) 109/2012 yang menjelaskan bahwa rokok adalah produk yang legal dan tidak dilarang,” ungkapnya dalam Webinar Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia ( AMTI ), Jumat ( 17/9 ).

    Sementara, pengamat hukum Universitas Trisakti Ali Ridho menjelaskan Sergub ini juga tidak sejalan dengan Pergub, yang menjadi dasar pengawasan kawasan tanpa rokok.

    “Kalau dibaca Pergub 50/2012, ketentuan menutup reklame dan bungkus rokok itu tidak muncul. Pada pasal 5, dan pasal 6 Pergub 50/2012 justru memberikan pintu untuk area yang dijadikan jual beli rokok untuk memasang iklan,” jelasnya dalam kesempatan yang sama.

    Menurut Ali, Sergub lebih bersifat internal antar pejabat pemerintahan, merupakan imbauan, dan tidak bersifat instruksi untuk ditindaklanjuti dengan penindakan.

    Sehingga Satpol PP sejatinya juga tidak berwenang melakukan penindakan tersebut.

    “Maka dari itu, Seruan Gubernur ini sebenarnya tidak perlu lagi diselaraskan melainkan dicabut saja, karena sudah tidak mengikuti pedoman aturan main pejabat administratif untuk mengeluarkan diskresi,” seru Ali.

  • Viral 3 Cowok Mirip Warkop DKI, Diduga Pesan Indro

    IstanaJP – Akhir-akhir ini viral 3 cowok yang mirip dengan komedian Warkop DKI. Mereka adalah Alfin ( Indro ), Sepriadi ( Dono ) dan Alfred ( Kasino ).

    Mereka bahkan sampai diundang di acara televisi karena saking viralnya. Banyak netizen yang setuju jika ketiga pemuda itu mirip dengan Dono, Kasino dan Indro.

    Potret 3 Cowok Mirip Dono Kasino Indro. ( Instagram/sepriadi_97 )

    Seiring dengan popularitas mereka yang melejit, akun IG diduga milik Indro Warkop terlihat memberi teguran. Seperti yang terlihat dalam unggahan akun IG @warkopdkinostalgia_fc. Komentar yang diduga ditulis Indro itu mengkritik 3 pemuda viral.

    “Kalau asli dan benar2 penggemar warkop harusnya sampean tau pesan moral warkop DKI….dah harus nya sih tersinggung ada orang yg tanpa etika secara terkoordinir menyatakan mirip warkop doang…tanpa ba bi Bu ke yg punya badan ( Yang Dimiripin ),” tulis Indro Warkop.

    Baca Juga

    • 8 Potret Terbaru Sally Marcelina, ‘Srikandi’ Warkop DKI yang Masih Eksis
    • 3 Film Warkop DKI Paling Populer di Netflix, Sayang untuk Dilewatkan
    • Kabar Terbaru 10 Artis Seksi di Film Warkop DKI, Ada yang Hijrah
    • 8 Potret Terbaru Shirley Malinton Eks Gadis Warkop DKI: Awet Muda Banget!
    Pria mirip Warkop DKI ( Instagram.com )

    Banyak yang menyetujui kritikan tersebut. Namun banyak pula yang menyebut kritikan itu terlalu berlebihan.

    “Harusnya jg ijin dulu, karena Warkop DKI jg udah hak cipta,” tulis netizen. ” Saya setuju sih, mereka main mirip2 aja,” sahut lainnya.

    Indro Warkop. ( Instagram / @indrowarkop_asli )

    “Yg harus ijin ya pihak yg bawa bawa nama warkop buat mereka dong masa muka bawaan lahir mirip kok disuruh ijin,” timpal netizen.

    Namun hingga kini belum diketahui apakah komentar tersebut benar ditulis oleh akun IG milik Indro atau bukan. Indro pun belum memberi pernyataan secara langsung.

  • Viral 3 Cowok Mirip Warkop DKI, Indro Warkop Tak Suka?

    Sumatera- Belakangan muncul viral tiga cowok mirip dengan komedian Warkop DKI. Mereka diketahui bernama Alfin ( Indro ), Sepriadi ( Dono ) dan Alfred ( Kasino ).

    Mereka bahkan sampai diundang di acara televisi karena saking mirip dan viralnya. Netizen pun banyak setuju dan mendukung ketiganya. Namun terakhir juga beredar pesan yang banyak mendugannya berasal dari Indro warkop.

    Melansir matamata.com – jaringan Suara.com, Akun IG diduga milik Indro Warkop terlihat memberi teguran. Seperti yang terlihat dalam unggahan akun IG @warkopdkinostalgia_fc. Komentar ini mengkritik tiga pemuda yang viral.

    Warkop DKI. [ Instagram/indrowarkop_asli ]

    “Kalau asli dan benar2 penggemar warkop harusnya sampean tau pesan moral warkop DKI…. dah harus nya sih tersinggung ada orang yg tanpa etika secara terkoordinir menyatakan mirip warkop doang… tanpa ba bi Bu ke yg punya badan ( Yang Dimiripin ),” tulis Indro Warkop.

    Banyak yang menyetujui kritikan tersebut. Banyak pula yang menyebut kritikan itu terlalu berlebihan.

    Potret 3 Cowok Mirip Dono Kasino Indro. ( Instagram/sepriadi_97 )

    “Harusnya jg ijin dulu, karena Warkop DKI jg udah hak cipta,” tulis netizen. “Saya setuju sih, mereka main mirip2 aja,” sahut lainnya.

    “Yg harus ijin ya pihak yg bawa bawa nama warkop buat mereka dong masa muka bawaan lahir mirip kok disuruh ijin,” timpal netizen.

    Baca Selengkapnya ” Viral 3 Cowok Mirip Warkop DKI, Diduga Pesan Indro

  • Menguji Nyali Presiden Jokowi dan Pimpinan KPK

    IstanaJP.net, Jakarta – ” Ingat, Mas, Mas sedang melaksanakan rencana besar untuk kepentingan orang banyak. Segala sesuatu yang bersifat pribadi harus disingkirkan demi karier mas dan juga demi masa depan anak-anak kita.”

    Demikianlah petikan dari novel karya Putu Wijaya yang berjudul Nyali yang diterbitkan pertama kali tahun 1983. Percakapan seorang komandan yang tengah dinasehati istrinya. Sang komandan sempat meragu untuk menumpas para gerombolan Zabasa yang dianggap sebagai penganggu.

    Banyak yang mengaitkan novel tersebut akan intrik politik orde baru dan dengan kejadian Gerakan 30 September, yang perlahan memuluskan karir Soeharto sehingga akhirnya menjadi Presiden kedua RI.

    Angka keramat itu pun kembali ramai di khalayak. Namun, bukan lagi dikaitkan dengan PKI, tapi penyingkiran para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) yang tak lolos TWK.

    “G30STWK. Hari ini kami dpt SK dr pimpinan KPK. Mereka memecat kami! berlaku 30 september 2021. Layaknya, mereka ingin terburu2 mendahului Presiden sebagai kepala pemerintahan. Memilih 30 September sbg sebuah kesengajaan. Mengingatkan sebuah gerakan yg jahat & kejam. Diterima?,” demikian pernyataan eks Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Giri Suprapdiono dalam akun twitternya @girisuprapdiono seperti dikutip IstanaJP.net, Kamis ( 16/9/2021 ).

    Baginya, ada langkah yang terorganisir dalam rangka mempercepat pemecatan para pegawai KPK. Padahal, batas waktu peralihan sendiri masuk di bulan Oktober 2021.

    “Rupanya, ada gerakan koordinasi percepatan pemberhentian oleh “pihak pemerintah” & pimp KPK. Menurut UU KPK, batas waktu akhir 2 th peralihan kami a/ 17 okt 2021. Mrk sudah gak tahan & memilih 30 september. Ada apa?,” kata Giri.

    “Jadi..siapa yang mengendalikan negara ini?,” sambungnya.

    Penyidik nonaktif KPK, Novel Baswedan sudah mengetahui dirinya akan dipecat pada 30 September 2021. Menurut Novel, hal tersebut merupakan risiko yang harus dia terima sebagai penegak hukum yang memberantas korupsi.

    “Kami sadar memberantas korupsi musuhnya berat, lawannya banyak, demi kepentingan bangsa dan negara maka kami mengambil jalan itu. Kami akan selalu sampaikan bahwa setiap langkah yang kami lakukan, kami sadar dengan segala risikonya dan kami akan berbuat sebaik-baiknya,” ujar Novel di Gedung KPK.

    Meski demikian, Novel menyayangkan tindakan pimpinan KPK yang dia anggap sebagai pembangkangan terhadap hukum. Dia menyebut, rekomendasi dari Ombudsman dan Komnas HAM menyatakan proses tes wawasan kebangsaan ( TWK ) melanggar.

    Rekomendasi tersebut telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurut Novel, meski MK menyatakan TWK konstitusional, namun dalam implementasinya, tes tersebut tidak boleh melawan hukum, sewenang-wenang, atau dilakukan dengan maladministrasi.

    “Jadi saya kira permasalahan ini menunjukkan satu di antaranya pimpinan KPK menunjukkan seperti berani melawan hukum. Ini tentunya saya sebagai lebih dari 20 tahun sebagai penegak hukum sedih. Coba kita bisa bayangkan,” kata Novel.

    Novel menyebut dirinya dan 56 orang lainnya yang akan dipecat sudah memperjuangkan hak sebagai pegawai KPK. Menurut Novel, setidaknya sejarah akan mencatat dirinya dan pegawai lain pernah berjuang dalam pemberantasan korupsi.

    “Setidaknya sejarah akan mencatat kami berbuat baik. Kalau pun ternyata, negara memilih atau pimpinan KPK dibiarkan untuk tidak dikoreksi perilakunya melanggar hukum, masalahnya bukan karena kami,” kata Novel.

    Ketua Wadah KPK Yudi Purnomo Harahap tengah menyiapkan gugatan hukum atas pemberhentian tersebut. Menurut dia, kondisi tersebut tidak bisa diabaikan begitu saja. Padahal, para pegawai yang dipecat itu memberikan pengabdian penuh dalam upaya pemberantasan korupsi.

    “Kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan. Mengapa para pejuang antikorupsi, penyidik, penyelidik, dan pegawai lainnya yang selama belasan tahun ini telah memberantas korupsi namun pada kenyataannya malah diberhentikan dengan alasan TWK,” jelas Yudi.

    Yudi pun kembali mengingatkan instruksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Mei 2021 lalu yang mengatakan bahwa TWK tidak boleh dijadikan sebagai dasar pemecatan pegawai KPK.

    Dengan kondisi sekarang, hanya Jokowi yang dinilai dapat menangani langsung masalah tersebut.

    “Kami berharap bahwa keputusan Presiden nanti adalah keputusan yang bijak demi upaya untuk menyelamatkan pemberantasan korupsi,” Yudi menandaskan.

    Penyidik KPK nonaktif, Novel Baswedan saat aksi bersama pegiat anti korupsi di depan Gedung ACLC KPK Kuningan, Jakarta, Rabu ( 15/9/2021 ). Dalam aksinya mereka meminta Presiden Joko Widodo membatalkan pemecatan 57 pegawai KPK yang tidak lolos TWK. ( IstanaJP.net )

    Berkilah Atas Nama Hukum

    Pimpinan KPK telah melakukan pembahasan pemecatan 57 pegawai yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan ( TWK ) pada awal pekan ini. Surat keterangan pemberhentian dengan hormat sendiri telah dilayangkan dan tertera resmi pada 30 September 2021.

    Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, hal ini menindaklanjuti putusan MK dan MA.

    “Kami pada tanggal 13 September menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung ( MA ) tersebut melakukan koordinasi,” kata dia di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis ( 15/9/2021 ).

    Menurut Ghufron, pihaknya memilih berkoordinasi dengan Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara ( BKN ) usai MA dan MK mengeluarkan putusan terkait gugatan pelaksanaan TWK.

    “Kami ingin memberikan keputusan berdasarkan hukum yang kuat,” jelas dia.

    Hasil koordinasi tiga instansi tersebut, lanjut Ghufron, menyatakan bahwa pemecatan bisa dilakukan di akhir bulan September 2021.

    Selain itu, dibahas juga terkait pelantikan 18 pegawai yang lolos pelatihan bela negara, dan tiga orang yang akan melakukan TWK susulan.

    “Maka kemudian kami keluarkan SK sebagaimana hasil-hasil dari koordinasi dengan pemerintah tersebut,” kata Ghufron.

    2 dari 2 halaman

    Menunggu Jokowi

    Koalisi masyarakat sipil membawa spanduk dalam menggelar aksi saat kegiatan Car Free Day di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu ( 1/9/2019 ). Mereka meminta agar Joko Widodo ( Jokowi ) berani mencoret calon pimpinan ( Capim ) KPK yang diduga bermasalah. ( IstanaJP.net )

    Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra mengatakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi harus turun tangan terkait nasib 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) yang tidak lulus menjadi Aparatur Sipil Negara ( ASN ), dan akan dipecat pada 30 September 2021.

    “Fatsun atau sopan santunnya, Presiden sebagai pemimpin eksekutif puncak mesti menertibkan Pimpinan KPK yang berlaku sewenang-wenang,” kata dia, saat dikonfirmasi, Kamis ( 16/9/2021 ).

    Selain itu, Feri menilai, Presiden Jokowi juga harus mengikuti rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman Republik Indonesia.

    “Fatsunnya pula Presiden mengikuti rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM sebagai lembaga resmi negara,” jelas dia.

    Sementara, Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, melihat jika Presiden Jokowi tidak turun tangan, maka dipandangnya seperti lari dari tanggung jawab.

    “Menurut saya, pembiaran Jokowi harus dipahami bahwa ini yang memberhentikan pegawai KPK adalah Jokowi. Sebab, yang buat UU 19, PP Alih Status, dan PP Manajemen Pegawai kan Jokowi,” kata dia.

    Guru Besar Fakultas Hukum UGM, Sigit Riyanto turut melihat sikap Jokowi yang terkesan lepas tangan atas polemik pemecatan pegawai KPK.

    Hingga akhirnya kini lembaga antirasuah itu dinilai mengalami involusi dan pemberantasan korupsi mengalami regresi.

    “Tidak konsisten dengan pidato pertama, terdahulu, ketika TWK dirgugat banyak pihak karena tidak relevan,” kata Sigit.

    Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti mengingatkan Presiden Jokowi mempunyai peran penting terkait polemik pemecatan pegawai KPK.

    Dia menyinggung UU KPK yang menjadikan Presiden sebagai figur sentral dalam tubuh KPK. Peralihan status pegawai lembaga antirasuah itu dari staf independen menjadi PNS telah dengan sendirinya menjadikan Jokowi adalah atasan langsung.

    “Dengan begitu, maka sudah semestinya Presidenlah yang mengambil alih kasus peralihan ini setelah terjadi kisruh dalam prosesnya. Presiden pula yang sudah semestinya memastikan bahwa rekomendasi baik dari Komnas HAM maupun Komisi Ombusmand, dilaksanakan oleh bawahannya,” kata Ray saat dikonfirmasi, Kamis ( 16/9/2021 ).

    “Jika bawahannya tidak melaksanakan apa yang menjadi tugas mereka, sudah semestinyalah Presiden menegur atau bahkan memberi sanksi atas mereka. Bukan sebaliknya, mengeluhkan bahwa semua hal dikembalikan kepada Presiden,” sambungnya.

    Juru Bicara ( Jubir ) Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman enggan berkomentar banyak soal sikap Presiden terkait nasib pegawai KP yang tak lolos TWK dan akan dipecat pada 30 September 2021.

    Menurut dia, hal itu adalah kewenangan KPK sebagai lembaga independen.

    “KPK lembaga independen sehingga segala hal terkait KPK menjadi wewenang KPK. Mohon wawancara Jubir atau Komisioner KPK,” kata Fadjroel saat dikonfirmasi Liputan6.com, Kamis ( 16/9/2021 ).

    Pernyataan Fadjroel hampir sama dengan yang disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko beberapa waktu lalu.

    Moeldoko menyinggung soal strukur organisasi dan tanggung jawab tugas dari sebuah institusi.

    Menurut dia, tidak semua urusan badan atau lembaga yang berpolemik dengan persoalan internal lantas dibawa ke tangan presiden untuk diselesaikan.

    Hal ini disampaikannya menanggapi pertanyaan wartawan terkait sejumlah pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK.

    “Kita berbicara struktur ya, dalam struktur itu ada kotak, organisasi itu struktur ada kotak, dalam kotak itu ada pejabatnya. Dalam pejabatnya itu ada job description-nya, tugas dan tanggung jawabnya. Jangan semua persoalan itu lari ke presiden,” tutur Moeldoko kepada wartawan, Rabu,18 Agustus 2021.

  • Bubarkan Kerumunan Pedagang di Jatinegara dan BKT

    JAKARTA – Petugas Polres Metro Jakarta Timur membubarkan kerumunan masyarakat dan pedagang yang masih berjualan di sejumlah titik di wilayah tersebut, Rabu ( 15/9/2021 ) malam.

    Berdasarkan informasi dari akun Twitter TMC Polda Metro Jaya, Kamis, kegiatan itu merupakan pelaksanaan apel malam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ( PPKM ) level 3.

    Pembubaran kerumunan dilakukan, antara lain di Bali Mester Jatinegara dan sepanjang BKT Cipinang Indah Duren Sawit, Jaktim.

    Jajaran Polrestra Jaktim bersama Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja menggelar kegiatan itu yang dilanjutkan dengan sosialisasi protokol kesehatan 5 M, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi, serta interaksi.

    Antisipasi kerumunan juga dilakukan jajaran Polres Metro Jakarta Utara yang digelar di sekitar Danau Sunter, sekaligus mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

    Tak lupa, jajaran Polres Metro Jakut berpatroli menyosialisasikan imbauan kepada masyarakat untuk menaati prokes 5M yang dianjurkan pemerintah untuk membantu mencegah penyebaran Covid-19.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Keputusan Gubernur terbaru mengenai penerapan PPKM level 3.

  • KKB Kembali Merusuh di Pegunungan Bintang

    Jakarta – Teroris kelompok kriminal bersenjata ( KKB ) tak berhenti membuat kerusuhan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Mereka kembali membakar sejumlah bangunan fasilitas umum ( Fasum ).

    Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Musthofa Kamal mengatakan peristiwa itu terjadi pada Selasa ( 14/9/2021 ) di Distrik Okhika, Kabupaten Pegunungan Bintang.

    “Terjadi kasus pembakaran sejumlah fasilitas Pelayanan Publik,” kata Kombes Kamal kepada wartawan.

    Aparat mendapatkan kabar itu pada pukul 13:30 WIB. Setelah itu, personel gabungan TNI-Polri dan Satgas Nemangkawi berkoordinasi untuk menuju ke TKP.

    Adapun bangunan yang dibakar ialah Puskesmas Okhika, perumahan nakes, rumah kepala puskesmas, bangunan SD dan SMP, rumah guru, serta balai kampung.

    Saat ini Polri bersama TNI tengah mengejar KKB. Tindakan pembakaran fasilitas publik ini dikecam.

    Sebab fasilitas pelayanan publik seharusnya dijaga bersama demi kemajuan pembangunan masyarakat.
    Aparat TNI-Polri akan terus melakukan pengejaran terhadap para pelaku yang mengganggu stabilitas keamanan di Provinsi Papua.

    “Dapat kami sampaikan kepada masyarakat di luar Papua bahwa jarak TKP dengan pusat Kabupaten Pegunungan Bintang sangat jauh dan jarak Kabupaten Pegunungan Bintang dengan Kota Jayapura dapat ditempuh dengan menggunakan Pesawat Udara selama kurang lebih satu jam,” ungkapnya.

    Aparat mengimbau kepada semua pihak untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan agar pelaksanaan PON dapat berjalan dengan aman dan sukses.

    Teroris KKB menyerang TNI-Polri hingga membakar fasilitas umum seperti SD hingga puskesmas di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang ( Dok Polda Papua )

    KKB Merusuh di Pegunungan Bintang

    Sebelumnya, teroris KKB terlibat baku tembak dengan aparat gabungan TNI-Polri di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang pada Senin ( 13/9 ), sekitar pukul 09.30 WIB. KKB juga merusak sejumlah fasilitas umum.

    Baku tembak tersebut menyebabkan seorang personel TNI dari Satgas Pamtas Yonif 403 / WP terluka di bagian lengan kanan akibat terkena rekoset atau pantulan peluru yang ditembakkan.

    Sejumlah fasilitas umum dibakar teroris KKB pimpinan Lamek Tablo. Bangunan yang dibakar di antaranya kantor kas Bank Papua Kiwirok, Puskesmas Kiwirok, rumah dokter, barak nakes, SD Inpres, rumah guru, dan pasar.

    Selain itu, sebanyak 5 orang nakes terluka akibat peristiwa itu. Dan sampai saat ini dilaporkan ada 1 orang mantri kesehatan yang masih hilang.

  • Truck vs Motor di Blitar, Menewaskan 2 Orang

    Jawa – Kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor dan truk terjadi di Jalan Raya Umum Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur.

    Peristiwa itu mengakibatkan dua orang meninggal dunia, yakni pengemudi motor dan penumpang yang dibonceng.

    “Keduanya meninggal dunia setelah kecelakaan itu. Korban terluka di bagian kepala,” kata Humas Polres Blitar Bripka Didik Dwi, Minggu.

    Kejadian pada Minggu itu berawal sepeda motor Honda Vario AG 2932 OAO yang dikemudikan oleh Ditya Naga Sukma ( 20 ), warga Kelurahan/Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar yang membonceng Nicolas Puji Jati Kristanto ( 21 ), warga Kelurahan Gedog, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar, mengalami kecelakaan dengan truk Mitsubishi AE 9682 NH.

    Korban melaju dengan arah ke kanan hingga melewati jalan kemudian terjadi benturan dengan truk yang melaju dari arah utara ke arah selatan.

    Akibat kejadian itu, sepeda motor korban ringsek. Kedua korban mengalami luka yang cukup serius termasuk di bagian kepala hingga meninggal dunia.

    Melihat kejadian tersebut, pengemudi juga berhenti. Warga yang mengetahuinya juga langsung menghubungi polisi dan membawa korban ke rumah sakit.

    Polisi juga meminta keterangan para saksi termasuk pengendara truk tersebut.

    Dari hasil pemeriksaan, ternyata petugas tidak menemukan SIM B1 pada pengemudi truk, demikian juga dengan pengendara sepeda motor petugas tidak menemukan SIM C.

    Polisi juga melakukan olah tempat kejadian perkara termasuk segera mengurus berkas para korban.

    Polisi juga koordinasi dengan Asuransi Jasa Raharja untuk membantu proses pemberian santunan pada korban.

    “Kami olah TKP secara cermat, mengamankan barang bukti ke kantor unit laka lantas serta koordinasi dengan Jasa Raharja untuk membantu proses santunan pada korban. Saat ini kasusnya masih penyidikan,” kata dia.

  • Ledakan Pasuruan, Mengakibatkan 2 Orang Tewas dan 4 Luka

    Jawa – Kepala Bidang Hubungan Masyarakat ( Kabid Humas ) Polda Jatim, Komisaris Besar Gatot Repli menyebut ledakan keras yang menghancurkan dua rumah di Dusun Macan Putih, Desa Pekangkungan, Kecamatan Gondawetan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur diduga berasal dari bom ikan atau bondet.

    Repli membenarkan ledakan yang terjadi pada Sabtu ( 11/9 ) tersebut menewaskan sebanyak dua orang.

    “Pada hari Sabtu 11 September 2021 sekira pukul 08:00 WIB, terjadi ledakan yang diduga berasal dari bom ikan ( Bondet ),” kata Gatot saat dikonfirmasi, Sabtu ( 11/9 ).

    Dia menjelaskan, dua orang yang tewas ialah seorang petani bernama Gofar ( 40 ) dan seorang nelayan yang merupakan orang tua Gofar bernama Mat Shodiq ( 60 ). Menurutnya, Gofar meninggal dunia setelah sempat dibawa ke Puskesmas Gondangwetan, sedangkan Mat Shodiq tewas di lokasi ledakan.

    Dibaca Juga : Tim Gegana Sisir TKP Ledakan Bom Ikan di Pasuruan

    Selain itu, ledakan juga mengakibatkan sebanyak empat orang mengalami luka-luka yaitu Imron (30), Siti Khoiriyah ( 45 ), Fery ( 13 ), serta Arik ( Enam Bulan ).

    “[ Seluruh korban luka-luka mendapatkan perawatan di ] Puskesmas Gondangwetan,” ujar Gatot.

    Dari lokasi kejadian, ia menambahkan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti yaitu satu bundel kantong plastik berwarna hitam serta tumpukan sobekan kertas yang diduga mengandung bahan peledak atau misui.

  • Tim Gegana Sisir TKP Ledakan Bom Ikan di Pasuruan

    Jawa – Tim Gegana Polda Jatim menyisir sisa-sisa ledakan di salah satu rumah warga di Desa Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu ( 11/9 ). Insiden itu menewaskan dua orang, Mat Sidiq dan Gofar.

    Wakapolres Pasuruan Kota Komisaris Hery Dian Wahono mengatakan petugas Gegana tersebut melakukan penyisiran guna mengetahui apakah masih ada sisa bahan yang bisa meledak atau tidak.

    “Kami juga memasang garis polisi di lokasi supaya masyarakat tidak mendekati lokasi tempat kejadian perkara,” kata Hery.

    Dibaca Juga : Ledakan Pasuruan, Mengakibatkan 2 Orang Tewas dan 4 Luka

    Ia mengatakan pihaknya juga memeriksa sejumlah orang saksi, termasuk juga keluarga korban yang meninggal dunia akibat ledakan tersebut.

    “Dugaan awal, ledakan itu dipicu oleh bom ikan atau bondet,” katanya.

    Hery Dian mengatakan kejadian ledakan tersebut terjadi sekitar pukul 08.00 WIB. Selain dua korban tewas, ada dua korban luka dalam ledakan ini yakni anak dari Gofar, Fery, dan adik dari Gofar bernama Imron.

    Ia mengatakan Mat Sidiq ditemukan tewas di lokasi kejadian di bawah reruntuhan rumah mereka, dan Gofar meninggal saat dibawa dalam perjalanan ke rumah sakit.

    “Gofar meninggal ketika perjalanan ke rumah sakit. Sedangkan ayahnya Mat Sidiq yang tewas tertimpa reruntuhan di TKP sudah kami evakuasi ke rumah sakit,” ujarnya.

  • Kuota Besar Jadi Solusi Gokil Menemani PPKM

    INFO NASIONAL – Di tengah pandemi ini, hampir semua kegiatan harus berlangsung daring sepanjang hari. Entah itu untuk kebutuhan rapat di kantor, belajar atau kuliah, dan lain-lain. Untuk itu konsumen harus menjadi smart buyer, karena paket data yang dipilih harus bernilai sehingga efektif dan efisien.

    Bagi pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, kalangan profesional, maupun kamu yang ingin selalu terkoneksi dan merasakan internetan MAXimal, Smartfren cocok untuk dicoba. Ada sejumlah alasan kenapa Smartfren teman internetan terbaik, yakni Smartfren memiliki produk Gokil Max yang memberikan kuota lebih besar dan bisa diakses 24 jam di semua aplikasi, tentunya dengan harga tergokil di kotamu.

    Dengan harga mulai dari Rp30.000, Smartfren Gokil Max menawarkan kuota lokal dan kuota nasional yang lebih besar. Seluruh cakupan sinyal dari Smartfren Gokil Max telah didukung koneksi internet 100 persen jaringan 4G di semua pilihannya. Pelanggan Smartfren bisa mendapatkan Gokil Max dalam bentuk kartu perdana, voucher data yang bisa didapatkan di Galeri Smartfren dan outlet terdekat, serta paket data yang tersedia di aplikasi MySmartfren.

    Untuk membuktikan kekuatan sinyal Smartfren Gokil Max, info Tempo melakukan uji coba dengan Gokil Max varian 36 GB yang terdiri dari 24 GB kuota lokal, 12 GB kuota nasional dan ada Extra kuota 30 GB yang bisa dinikmati pukul 01.00-05.00 WIB.

    Kami melakukan beberapa pengujian menggunakan SpeedTest Master dan Speed Test by Ookla digunakan untuk mengukur kecepatan Smartfren Gokil Max. Pada pengukuran awal menggunakan SpeedTest Master didapatkan hasil kecepatan rata-rata download mencapai 32.5 Mbps dan upload 13.5 Mbps, latency 25 milidetik, dan 0 packet loss. Sedangkan pengukuran dengan Speed Test by Ookla menghasilkan kecepatan rata-rata download mencapai 48.3 Mbps dan upload 6.48 Mbps, Ping 23 milidetik, dan 0 packet loss.

    Uji kedua melakukan kegiatan bermedia sosial. Kami mencoba membuka Instagram dan melihat berbagai postingan di feed, carousel, hingga video reels. Hasilnya cukup lancar, tidak ada lag berupa gambar kosong yang lazim terjadi untuk membuka carousel jika jaringan lemah. Tampak sinyal Smartfren Gokil Max tetap kuat dan tidak turun naik.

    Demikian pula saat membuka reels lalu scrolling ke bawah, semua video langsung muncul. Memang sempat ada sedikit lag, namun tidak signifikan, hanya sekitar 0,01 detik. Hasil serupa terjadi saat uji coba menggunakan TikTok, semua video terbuka lancar. Untuk media sosial lain seperti Facebook dan Twitter, tentu saja tak menemukan hambatan berarti.

    Pengukuran berikutnya, mencoba menonton film Drama Korea yang diminati kaum wanita. Kami menggunakan aplikasi Viu dalam test ini untuk menonton langsung, video yang tampil lancar layaknya menonton televisi, nyaris tanpa buffering. Sedangkan untuk mengunduh satu episode “True Beauty” kami harus menunggu 5 menit, lalu menontonnya selama 2 jam.

    Dari rangkaian pengujian Speed Test by Ookla kami mendapatkan hasil yakni kecepatan rata-rata download mencapai 48.3 Mbps dan upload 6.48 Mbps, ping 23 milidetik, dan 0 packet loss. Lalu kami uji juga membuka video YouTube, tetap lancar. Kami cukup puas karena tidak mengalami kendala buffering seperti saat memakai provider lain.

    Bagaimana dengan bermain game? Untuk mengetahuinya, kami mengunduh PUBG Mobile 1.5: Ignition sebesar 850 Mb. Durasi mengunduh 6,5 menit. Kami juga harus mengunduh sumber daya sekitar 3 menit, baru bisa mulai bermain. Mengawali permainan ke mode training, pergerakan game cukup mulus. Demikian pula saat terjun ke medan tempur dan bermain berkelompok, semua aman, kami tidak mendapat umpatan dari rekan tim. Sedikit kendala hanya terjadi saat keluar dari game lalu mencoba masuk lagi, harus menanti dua menit.

    Buat kamu yang penasaran dan ingin coba internet menggunakan kuota sultan, ada tiga pilihan Smartfren Gokil Max, yakni:

    1. Gokil Max Rp30.000, dengan total kuota 9 GB (6 GB kuota lokal, 3 GB kuota nasional), + Extra Kuota 30 GB ( 01.00-05.00 WIB ) untuk masa berlaku 30 hari.
    2. Gokil Max Rp50.000, dengan total kuota 21 GB (14 GB kuota lokal, 7 GB kuota nasional), + Extra Kuota 50 GB ( 01.00-05.00 WIB ) untuk masa berlaku 30 hari.
    3. Gokil Max Rp70.000, dengan total kuota 36 GB (24 GB kuota lokal, 12 GB kuota nasional), + Extra Kuota 70 GB ( 01.00-05.00 WIB ) untuk masa berlaku 30 hari.

    Pengguna Smartfren juga bakal mendapat sejumlah keuntungan lainnya, karena ada loyalty program Smartfren Rejeki WOW periode 1 Juni – 13 September 2021 dengan berbagai hadiah menarik. Caranya mudah, cukup download/updates aplikasi MySmartfren, klik button “Rejeki WOW”. Perbanyak transaksimu, semakin sering transaksi, semakin banyak hadiah yang bisa kamu dapatkan.

    Setiap akumulasi transaksi 100rb, kapal kamu akan melaju ke tiap pulau dan kamu bisa mendapatkan hadiah-hadiah menarik di tiap pulau mulai dari SmartPoin, pulsa, Smartphone, Tablet, TV, Laptop, motor. Capai hingga pulau terakhir maka kamu berkesempatan menang hadiah utama berupa Grand Prize logam mulia, tabungan total ratusan juta hingga mobil!

    Jadi, jangan lupa untuk ikutan Rejeki WOW periode 2, semua pasti langsung menang. Follow Instagram @smartfrenworld untuk info lebih detail.

    Dengan sejumlah uji coba tersebut, dapat disimpulkan bahwa Smartfren Gokil Max layak menjadi teman untuk internetan MAXimal mulai dari bermain game, streaming film dengan resolusi tinggi, ataupun sekadar bermedia sosial.

    Jadi, pastikan kamu sudah menggunakan operator yang terbaik untuk kebutuhan internet apalagi di masa-masa seperti ini. Jangan ragu lagi, kami sudah membuktikan kuota sultan beneran dan kegokilan kecepatan dari Smartfren Gokil Max. Tunggu apa lagi, cobain sekarang!